bentuk dan klasifikasi negara

BENTUK DAN KLASIFIKASI NEGARA

1. BENTUK NEGARA

Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara.Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan (ganzhit) tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negara\peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya.

Machiavelli dalam bukunya II Prinsipe bahwa bentuk negara (hanya ada dua pilihan) jika tidak republik tentulah Monarkhi.Selanjutnya menjelaskan negara sebagai bentuk genus sedangkan Monarkhi dan republik sebagai bentuk speciesnya.

Perbedaan dalam kedua bentuk Monarkhi dan republik (Jellinek, dalam bukunya Allgemene staatslehre) didasarkan atas perbedaan proses terjadinya pembentukan kemauan negara itu terdapat dua kemungkinan:

1. Apabila cara terjadinya pembentukan kemauan negara secara psikologis atau secara alamiah, yang terjadi dalam jiwa/badan seseorang dan nampak sebagai kemauan seseorang/individu maka bentuk negaranya adalah Monarkhi.

2. Apabila cara proses terjadinya pembentukan negara secara yuridis, secara sengaja dibuat menurut kemauan orang banyak sehingga kemauan itu nampak sebagai kemauan suatu dewan maka bentuk negaranya adalah republik.

Bentuk Negara pada Zaman Yunani Kuno

Menurut Plato terdapat lima macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat tertentu dan jiwa manusia, yaitu sebagai berikut.

        1. Aristokrasi yang berada di puncak. Aristokrasi adalah pemerintahan oleh aristokrat (cendikiawan) sesuai dengan pikiran keadilan. Keburukan mengubah aristokrasi menjadi:

        2. Timokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Timokarsi ini berubah menjadi:

        3. Oligarkhi, yaitu pemerintahan oleh para (golongan) hartawan. Keadaan ini melahirkan milik partikulir maka orang-orang miskin pun bersatulah melawan kaum hartawan dan lahirlah:

        4. Demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin (jelata). Oleh karena salah mempergunakannya maka keadaan ini berakhir dengan kekacauan atau anarkhi.

        5. Tirani, yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak dengan sewenang-wenang.

Menurut Aristoteles terdapat tiga macam bentuk negara yang dibaginya menurut bentuk yang ideal dan bentuk pemerosotan, yaitu sebagai berikut.

        1. Bentuk ideal Monarkhi bentuk pemerosatan Tirani/Diktator.

        2. Bentuk ideal Aristokrasi bentuk pemrosotanya Oligarkhi/Plutokrasi.

        3. Bentuk ideal Politea bentuk pemerosotannya Demokrasi.

Bentuk Negara pada Zaman Pertengahan

Pengertian lain dari bentuk negara dikemukakan oleh beberapa sarjana sejak akhir zaman pertengahan yang hingga saat ini masih diakui oleh banyak sarjana-sarjana yang berpaham modern.

Pengertian yang dimaksud adalah bentuk negara kerajaan atau Republik.Pengertian ini diajarkan oleh Machiavelli yang menyebutkan bahwa negara itu kalau bukan Republik (Republica), tetapi Kerajaan.

Bentuk Negara pada Zaman Sekarang

Tiga aliran yang didasarkan pada bentuk negara yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut.

        1. Paham yang menggabungkan persoalan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan.

        2. Paham yang membahas bentuk negara itu, atas dua golongan, yaitu demokrasi atau diktaktor.

        3. Paham yang mencoba memecahkan bentuk negara dengan ukuran-ukuran/ketentuan yang sudah ada.

Pendapat yang menggabungkan bentuk negara (staatvorm) dengan bentuk Pemerintahan (regeringvorm) terdiri dari berikut ini.

        1. Bentuk pemerintahan di mana terdapat hubungan yang erat antara badan eksekutif dan badan legislatif.

        2. Bentuk pemerintahan di mana terdapat pemisahan yang tegas antara badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

        3. Bentuk pemerintahan di mana terdapat pengaruh/pengawasan yang langsung dari rakyat terhadap badan legislatif.

2. KLASIFIKASI NEGARA

Macam / jenis / klasifikasi negara dapat dibedakan atas :

        1. Berdasarkan jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan

Jumlah orang yang berkuasa / memerintah dalam suatu negara dapat berjumlah satu orang, sekelompok orang dan banyak orang.Orientasi kekuasaan terbagi menjadi dua yaitu berorientasi untuk kepentingan orang banyak (rakyat) dan berorientasi untuk kepentingan penguasa.

Berikut jenis negara berdasarkan jumlah orang dan orientasi kekuasaannya :

        a. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang untuk kepentingan seluruh rakyat (bentuk positif).

Ada beberapa macam kerjaan (Monarki)

ü  Monarki Mutlak, yaitu seluruh kekuasan negara berada di tangan rajam yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang tidak terbatas, yang mutlak. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Kehendak negara adalah Kehendak Raja (I’etat c’est moi).

ü  Monarki Konstitusional yaitu suatu monarki, dimana kekuasaan raja itu dibatasi oleh suatu konstitusi (undang-undang dasar) raja tidak boleh b erbuat sesuatu yang bertentangan dengan Konstitusi dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan harus sesuai dengan kontitusi 

ü  Monarki palementer yaitu suatu monarki, dimana terdapat perlemen terhadap badan mana paramentri bai perseorangan maupun secara keseluruhan bertanggung ajawab sepenuhnya dalam system perlemen, raja , kepala Negara itu merupakan lambing kesatuan Negara yang tidak dapat diganggu gugat (the king can do no wrong) yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah menteri baik bersama-sama untuk keseluruhan maupun seorangan untuk porto polionya sendiri(system tanggung jawab (menteri).

        b. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin satu orang untuk kepentingan satu orang atau penguasa saja (bentuk negatif).

        c. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang untuk kepentingan keseluruhan rakyat (bentuk positif).

        d. Oligarki adalah bentuk pemerintahan sekelompok orang untuk kepentingan sekelompok orang tersebut (bentuk negatif).

        e. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang yang berorientasi untuk keseluruhan rakyatnya (bentuk positif).

        f. Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin banyak orang yang berorientasi untuk para penguasa saja.

        g. Polity adalah merupakan bentuk pemerintahan yang seluruh warga negaranya terlibat dalam pengaturan negara guna mewujudkan kesejahteraan umum.[1][4]

        2. Berdasarkan konsep dan teori modern

a. Negara Kesatuan

Negara Kesatuan dapat pula disebut Negara Unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya, memang susunannya bersifat tunggal, maksudnya Negara Kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalamnegara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu Pemerintahan Pusat yang memiliki kekuasan serta wewenang tertinggi dalam pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik pusat maupun di daerah-daerah.( Soehino :1998 : 224 )

Ditinjau dari segi sejarah ketatanegaraan serta Ilmu Negara, pada permulaan perkembangannya, yaitu pada jaman purba, jaman kuma, jaman abad pertengahan, jaman renaissance, kemudian memesukijaman hukum alam baik abad XVII maupun XVIII, kekuasaan para penguasa itu pada umumnya bersifat absolut, dan masih dilaksanakannya asas sentralisasi dan asas kosentrasi.

Kedua asas itu secara singkat pengertiannya dapatlah dikemukakan sebagai berikut:

       1. Asas sentralisasi, adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintah itu milikPemerintah Pusat.

       2. Asas kosentrasi, adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan dan urusan pemerintahan itu dilaksanakan sendiri dalam Pemerintahan Pusat, baik yang ada dipusat pemerintahan maupun yangada didaerah-daerah.

Memang sesungguhnyalah setelah memasuki abad perkembangan hukum alam, abad XVII dan XVIII, lahir dan berkembanglah usaha-usaha untuk membatasi kekuasaan parapenguasa negara, yang antara lain dilakukan oleh:

1. John Locke dengan ajarannya hak asasi manusia.

       2. Montesquie dengan ajrannya trias politika.

       3.  J.J.Rousseau dengan ajarannya kedaulatan rakyat.

       4. Immanuel Kant dengan ajarannya negara hukun; dan

       5. Maurice Duverge dengan ajarannya pemilihan dan pengankatan para penguasa negara yang akan memegang dan melaksanakan kekuasaan negara.

Hal-hal yang dilakukan oleh penguasa besar tentang negara dan hukum dalam rangka usahanya untuk dapat membatasi kekuasaan para penguasa tersebut, ternyata baru sekedar menciptakan teori atau ajaran yang diharapkan dapat menbatasi kekuasaan  para penguasa, karrena dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara kekuasaan para penguasa itu masih bersifat absolute.

Sementara itu negara-negara didunia ini mengalami perkembangan yang begitu pesat, wilayah negara menjadi semakin luas, urusan pemerintahannya menjadi semakin komplek, serta warga negaranya menjadi semakin banyakdan hiterogin, maka dibeberapa negara telah dilaksanakan asas dekonsentrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah, yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintahan Pusat kepada Pejabat-pejabatnya di daerah, untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan Pemerintah Pusat yang ada didaerah-daerah.[2][5]

Dalam pekembangannya sampai dewasa ini pelaksanaan asas deskonsentrasi tersebut melahirkan pembagian wilayah negara dalam wilayah-wilayah administratif beserta pemerintahan wilayahnya.

Dalam perkembangannya lebih lanjut dibeberapa negara di samping telah dilaksanakanasa deskonsentrasi juga telah dilaksanakan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintahan Pusat atau Dearah Otonom  tingkat atasnya kepada Daerah Otonom menjadi urusan rumah tangganya.

Pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan atau dibentuknya Daerah-daerah Otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian Daerah Otonom itu memilki Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3][6]

Ciri pokok Daerah Otonom ialah dibentuknya Badan Perwakilan Rakyat yang representatif, yang dapat pula disebut parlemen, atau Dewan Perwakilan Rakyat, atau Bundesrat.

Dalam pelaksanaanya, dapat pula dibuat kombinasi :

1. Kosentrasi dan sentralisasi.

2. Dekosentrasi dan sentralisasi.

3. Dekonsentrasi dan desentralisasi; bahkan kombinasi ini masih dapat ditambah dengan asas tugas pembantu, sehingga kombinasinya menjadi:

4. Dekonsentralisasi, desentralisasi dan tugas pembantu.

Tugas pembantu adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusa  n pemerintahan yang di tugaskan kepada Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom tingkat atasnya dengan kewajiban mempertangung-jawabkan kepada yang menugaskannya.

Asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas tugas pembantu, dewan ini pada umumnya dilaksanakan di negar-negara kesatuan, yang mendapatkan Negara Kesatuan yang didekonsentralisasi, didesentralisasi dan dilengkapi dengan tugas pembantuan.[4][7]

b. Negara Federasi

Negara Federasi adalah negara yang bersusunan jamak, maksudnya negara ini tersusun dari beberapa negara yang semula talah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai Undang-Undang dasar sendiri, serta pemerintahan sendiri.Tetapi kemudian karena sesuatu kepentingan, entah kepentingan politik, ekonomi, atau kepentingan lainnya, negara-negara tersebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerjasama yang efektif. Namun disamping itu, negara-negara saling menggabungkan diri tersebut yang kemudian disebut negara bagian, masih ingin mempunyai urusan-urusan pemerintahan yang wenang dan dapat diatur dan diurus sendiri, disanping urusan-urusan pemerintahan yang akan diatur dan diurus bersama-sama oleh ikatan kerjasamanya tersebut.

Ikatan kerjasama negara-negara tersebut, yang kemudian disebut negara federasi memiliki Undang-Undang dasar dan pemerintahan pusat yang disebut pemerintahan gebungan atau pemerintahan federasi. Dengan demikian dalam negara federasi ini ada :

a. 2 macam negara, yaitu negara federasi atau negara gabungan dan negara-negara bagian.

b. 2 macam pemerintahan yaitu pemerintah negara federasi dan pemerintah negara-negara bagian.

c. 2 macam Undang-Undang dasar yaitu Undang-Undang dasar negara federasi dan Undang-Undang dasar masing-masing negara bagian.

d. Negara didalam negara yaitu bahwa negara-negara bagian itu beradanya didalam negara federasi.

e. 2 macam urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan yang pokok-pokok dan yang berkaitan dengan kepentingan bersama negara-negara bagian.

Jadi yang diatur dan diurus bersama oleh pemerintah federasi itu pada prinsipnya adalah urusan-urusan pokok yang menentukan hidup matinya negara federasi tersebut.Diatur dan diurus oleh pemerintah federasi dengan maksud agar ada kesatuan, baik dalam hal pengaturannya maupun dalam hal pelaksanaanya serta pennyelenggaraannya.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa negara federasi itupada hakikatnya adalah suatu ikatan kerjasama, dengan maksud untuk mengadakan kerjasama antara negara-negara yang saling menggabungkan diri tersebut, denghan tujuan agar kepentingan bersama mereka dapat tercapai, disamping itu negara-negara bagian masih tetap memilikihak-hak kenegaraannya, bahkan kedaulatannya.

Berdasarkan sifat hubungan ikatan kerjasama antra pemerintah negara federasi dengan pemeritah negara-negara bagian tersebut, maka negara federasi itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Negara serikat

2. Perserikatan negara

              Negera Serikat adalah bentuk negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian.Negara federasi hanya bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara, keuangan dan urusan pos.

3. Berdasarkan azas penyelenggaraan kekuasaan

a. Bidang ekonomi

Negara agraris, negara industri, negara berkembang, negara maju.

b. Bidang politik

Negara demokratis, negara otoriter, negara totaliter.

c. Bidang sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan presidensiil, parlementer, junta militer.

        d. Menurut ideologi bangsa

Negara liberal, negara sosialis, negara fasis, negara komunis, negara agama[5][9]

Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah:

1. cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian;
2. badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.

Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain:

1. Negara Serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949);
2. Negara Serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India;
3. Negara Serikat yang memberikan  wewenang kepada mahkamah agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia;
4. Negara Serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss.

BAB III

Kesimpulan

Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Disebut peninjauan yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isi atau strukturnya. Bentuk negara melukiskan dasar-dasar negara dan tertib suatu negara berhubungan dengan organ tertinggi dalam negara itu dan kedudukan masing-masing oragan itu dalam kekuasaan negara.

Bentuk negara yang terpenting dan banyak dianut berbagai negara di dunia ialah: negara Kesatuan ( Unitarianisme ) dan negara Serikat (Federasi). Disamping 2 bentuk itu, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ketiga kelompok yaitu: Monarki, Oligarki, dan Demokrasi. Dan monarki terbagi menjadi tiga yaitu: Monarki absolute, Monarki konstitusional, dan Monarki parlamenter.

Daftar pustaka

http://farisyunianto.blogspot.com/2012/05/bentuk-negara-dan-klasifikasinya.html

---